Sekjen Barikade 98 Apresiasi Erick Thohir Gandeng KPK Awasi 27 BUMN

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Barikade 98 Arif Rachman SH mengapreasiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melibas habis praktik korupsi di lingkungan BUMN.

Hal itu diungkapkan Arif sebagai bentuk dukungannya terhadap program kerja sama Menteri BUMN dengan KPK dalam hal Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Program yang melibatkan 27 BUMN ini diharapkan bisa meningkatkan sinergi dan pemantauan atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima instansi tersebut dan KPK,” kata Arif di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Sebelumnya, KPK dan 27 BUMN menandantangani perjanjian kerja sama mengenai penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi. Program kerja sama itu diberi nama Whistleblowing System terintegrasi.

Menurut Arif, selama ini, jika ada kasus dugaan korupsi di BUMN yang ditangani oleh aparat penegak hukum, pihak korporasi dan kementerian cenderung menutupi dan melindungi pelaku korupsi. Citra korporasi dan kelangsungan bisnis BUMN kerap menjadi alasan praktik korupsi di BUMN seolah dilindungi.

“Akibatnya, BUMN seolah jadi sarang korupsi dan berkinerja rendah. Hal ini tentunya mengganggu perekonomian nasional sekaligus juga mengganggu pendapatan negara dari deviden BUMN,” tutur Arif.

Arif bahkan mengaku sempat terkejut, saat Erick Thohir pertama duduk sebagai Menteri BUMN mendapat laporan ratusan kasus hukum yang terkait perusahaan pelat merah. Selain itu ada juga sebanyak 53 pegawai BUMN yang menjadi tersangka dalam perkara hukum.

Karenanya, langkah Kerjasama ini bisa dilihat sebagai salah satu corrective action yang dilakukan Erick dalam membangun sinergisitas dan efisiensi di BUMN. Hal ini terintegrasi dengan perbaikan sistem dan pemilihan pimpinan-pimpinan BUMN yang berintegritas.