Senator Filep Terima RPP Otsus dari DPRD Papua Barat

jpnn.com, JAKARTA - Komite I DPD RI menerima Rancangan Peraturan Pemerintah terkait berlakunya revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua di kompleks senayan, Senin (6/92021).

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh ketua DPRD Papua Barat Yan Anton Yoteni beserta rombongan.

Dalam RPP Otsus tersebut, menurut Wakil Ketua I DPD RI Dr. Filep Wamafma, terdapat beberapa poin yang akan menjadi fokus pembahasan DPR RI, DPD RI, dan pemerintah.

Poin tersebut yakni tentang Pelaksanaan Kewenangan Khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 (7); RPP tentang Pengangkatan Anggota DPR Papua Barat sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 (6); RPP tentang Pengangkatan Anggota DPRK sebagaimana diatur di dalam Pasal 6a (6), RPP tentang Pengolahan Pembinaan dan Pengawasan serta Rancangan Induk Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 (18); RPP tentang penyelenggaraan kesehatan Pasal 59 (8); dan RPP tentang pembentukkan badan khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 68 (4).

Filep mengapresiasi kepada DPR Papua Barat yang melakukan penyerahan pokok pikiran RPP Otsus tersebut.

“Kami mengapresiasi pokok pikiran terkait RPP Otsus yang diserahkan oleh DPR Papua Barat ini. Apalagi mekanisme kerja yang dilakukan DPR PB telah melalui proses penyerapan dari masyarakat dan para ahli di bidangnya. Artinya, kita harus dorong sampai ditetapkan nantinya,” kata tokoh Muda Papua Barat ini.

Tak hanya itu, Senator Filep menyebut bahwa pokok pikiran yang diserahkan oleh DPR Papua Barat tersebut akan sangat membantu DPD RI dalam hal pembahasan dan penetapan Peraturan Pemerintah nantinya.

“Sebagai tim kerja RPP Otsus DPD RI, sumbagsih fikiran dari daerah ini sangat berarti. Harapannya, apa yang tertuang nantinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dikawal semua pihak. Sehingga penetapan nanti benar-benar dapat menjawab keinginan masyarakat,” kata senator yang akrab disapa Pace Jas Merah.