Senin, Tim KPK Tiba di Papua

Sabtu, 20 November 2010 – 05:47 WIB

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian serius terhadap Tanah Papua. Sudah tentu, perhatian yang dimaksud adalah urusan uang rakyat Papua yang dikelola seenaknya saja oleh para elitnya. Sejak 2001, total dana Otsus Papua sudah mencapai Rp28 triliun. Mulai 2009, alokasi dana otsus sudah dipisahkan antara pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dana otsus 2009 Rp2,61 triliun dan Papua Barat Rp1,12 triliun. Pada 2010 meningkat jadi Rp2,69 triliun dan Papua Barat Rp1,15 triliun. Plt Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, dengan uang sebanyak itu, tidak semestinya rakyat Papua menderita. Perhatian khusus KPK diwujudkan dengan dikirimnya tim yang akan tiba di Jayapura pada Senin (22/11) mendatang. Apa saja yang akan dilakukan tim itu di Papua? Berikut wawancara wartawan JPNN Soetomo Samsu dengan Haryono Umar di Jakarta, Jumat (19/11).

Publik lebih tahu langkah penahanan yang dilakukan KPK. Apa sih upaya pencegahan yang dilakukan?

Kita baru saja membentuk tim khusus, yang dibentuk bersama dengan Kementrian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kemenkeu, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tim ini sudah merampungkan konsep dan siap bekerja. Nantinya, tim ini akan bekerja di seluruh daerah dan diprioritaskan di daerah-daerah yang potensi korupsinya tinggi. Senin (22/11), tim akan berangkat ke Papua. Tim ini nantinya akan ditempatkan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Papua. Tugasnya untuk membantu, melakukan pendampingan, untuk memperbaiki pengelolaan APBD, hingga tingkat pertanggungjawabannya. Tim juga akan membantu membuat sistem yang baik, seperti sistem pengadaan barang dan jasa, dan sistem pelayanan publik. Kita juga akan kasih tahu kepada mereka, kasus-kasus korupsi jangan sampai terjadi di sana.

Mengapa tim pertama kali dikirim ke Papua?

Kita tahu, uang di Papua itu sangat besar, dari dana otsus. Tapi kita juga tahu, kehidupan rakyatnya masih seperti itu. Masyarakat tetap susah. Kita tak mau seperti itu dibiarkan terus-terusan. Kita harus bersama-sama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Maksudnya Papua paling tinggi potensi korupsinya?

Dari Papua sudah ada tiga kepala daerah yang kita tangani. Kita tak mau ini bertambah terus. Yang jelek harus dihentikan. Masyarakat juga harus disadarkan. Masak yang sudah berada di penjara tapi masih menang pilkada? (Yusak Yaluwo yang menang di pilkada Boven Digoel, red). Masyakarat harus terus dididik agar tahu bahwa uang yang mengalir ke sana cukup banyak. Masyarakat harus tahu bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari uang yang banyak itu.