Sepakat Nasionalisasi Blok Mahakam

jpnn.com - BALIKPAPAN - Para bakal capres Partai Demokrat sepakat meninjau ulang status pengelolaan Blok Migas Mahakam, Kaltim. Jika terpilih menjadi presiden nanti, mereka setuju untuk tidak akan meneruskan kontrak pengelolaan ladang minyak dan gas (migas) yang dipegang asing sejak 1974 itu.

Komitmen tersebut disampaikan hampir seluruh peserta konvensi capres PD pada seri ke-6 debat capres di Hotel Novotel, Balikpapan, Kaltim, kemarin (22/2) 

''Saya akan lakukan negosiasi. Negosiasi untuk kepentingan kita, bukan untuk melayani asing,'' tegas Anies Baswedan, peserta konvensi, yang mendapat giliran pertama menjawab pertanyaan moderator.

Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu menambahkan, bila terpilih sebagai presiden, dirinya akan langsung memimpin langkah negosiasi. ''Saya akan bicara kepada mereka (asing, Red), 'Coba bayangkan kalau Anda duduk di kursi saya, apa yang akan Anda jelaskan kepada rakyat Anda?''' imbuhnya.

Peserta lain, Irman Gusman, menyatakan hal senada. Menurut ketua DPD itu, nasionalisasi Blok Mahakam bukan merupakan sikap Indonesia yang antiasing. ''Kita bisa tetap bekerja sama. Tapi, sudah waktunya Blok Mahakam kita pegang sendiri,'' ujarnya.

Begitu pula peserta berikutnya, Pramono Edhie Wibowo. Mantan KSAD yang juga adik ipar Presiden SBY itu menggarisbawahi, untuk hal-hal yang bisa dikerjakan sendiri, tidak perlu lagi harus memanggil pihak lain.

Atas komitmen kandidat capres Demokrat sebelumnya, Dahlan Iskan yang merupakan peserta terakhir kelompok pertama seri debat di Balikpapan mengungkapkan kebanggaannya. Hanya, menteri BUMN itu mengingatkan agar nasionalisasi Blok Mahakam itu tidak dianggap bahwa Indonesia antiasing. ''Sebab, komplikasinya akan panjang dan serius sekali,'' katanya.

Menurut dia, para pemimpin Indonesia lebih baik berkonsentrasi untuk menangkal isu yang berusaha dikembangkan sejumlah pihak untuk mencegah Blok Mahakam lepas dari tangan asing. Misalnya, kata Dahlan, isu tentang ketidakmampuan bangsa ini menangani Blok Mahakam. Atau, isu bahwa Pertamina akan hancur jika ditugasi menangani blok migas yang masa kontrak habis pada 2017 tersebut.

''Isu itu dikembangkan luar biasa dengan cukup cerdas. Tapi, saya sudah konsultasikan dengan banyak pihak, isu tidak mampu itu sudah terbantahkan,'' tegasnya.

Buktinya, beber Dahlan, dapat dilihat dari blok migas yang sudah berhasil diambil alih. Misalnya, Blok West Madura yang sudah terbukti tidak hanya berhasil dikelola, tapi juga bisa ditingkatkan produksinya. ''Kita juga patut lega karena Pak SBY sudah memberikan sinyal tidak akan memutuskan (Blok Mahakam) sekarang, tapi diserahkan pada periode (presiden) berikutnya. Ini biar tidak njiret pemerintah berikutnya,'' papar Dahlan.

Dua di antara empat peserta konvensi yang tampil memaparkan ide dan visinya pada kelompok pertama tersebut, yakni Anies dan Dahlan, juga sempat saling memuji. Mereka saling menyampaikan apresiasi dalam dua kesempatan pertanyaan berbeda dari moderator.

Dahlan kali pertama memberikan pujian. Yaitu, saat peserta dipancing dengan pertanyaan perlu tidaknya Kaltim yang telah menyumbang devisa besar untuk APBN diberi otonomi khusus (otsus).

Anies yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hal itu mengingatkan bahwa yang lebih perlu diperhatikan bukan otsus, namun pengembangan dan peningkatan kualitas SDM. Hal itu ditujukan untuk mengimbangi sumbangan kekayaan alam yang telah diberikan selama ini. 

''Saya sepenuhnya setuju dengan Pak Anies. Dia sudah punya pengalaman luar biasa tentang SDM, di (gerakan) Indonesia Mengajar atau lainnya. Intinya, tidak ada negara kaya dan miskin, tapi negara dengan manajemen baik dan buruk. Itu kuncinya SDM,'' ucap Dahlan.

Pada pertanyaan berikutnya tentang TKI, ganti Anies mengapresiasi visi Dahlan. Mantan dirut PLN itu menegaskan, pada era saat ini, negara tidak melarang warganya menjadi tenaga kerja di luar negeri. Yang bisa dilakukan, menurut Dahlan, adalah memastikan bahwa negara tujuan telah memiliki sistem hukum yang baik terkait dengan perlindungan tenaga kerja. 

''Saya sepaham sekali dengan Pak Dahlan. Kita memang tidak punya hak untuk melarang,'' ujar Anies.

Debat sesi kelompok kedua diikuti tujuh dari 11 peserta konvensi. Mereka adalah Ali Masykur Musa, Marzuki Alie, Gita Wirjawan, Ha­yono Isman, Endriartono Sutarto, Dino Patti Djalal, dan Sinyo Harry Sarundajang. Dalam paparannya, Ali Masykur Musa mendukung Pertamina menggandeng BUMD untuk mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam. Pengambilalihan itu dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan manfaat kekayaan migas bagi kemakmuran negara dan daerah.

Menurut dia, dalam beberapa tahun ke depan, setidaknya ada tiga blok migas di Kaltim yang kontraknya habis. Yakni, Blok Mahakam pada 2017, Blok Attaka (2017), dan Blok Sanga-Sanga (2018). ''Ambil alih negara, serahkan ke Pertamina, kasih saham ke BUMD. Jangan biarkan porsi terbesar migas kita terus dikuasai asing dengan kontrak yang sering merugikan. Kini saatnya porsi terbesar migas kita dikuasai bangsa sendiri,'' tegas Ali.

Soal dana pengambilalihan, Pertamina diyakini mampu menggalang sindikasi pendanaan dari bank BUMN dan mitra lain untuk mengambil alih Blok Mahakam. ''Saya kira tidak ada alasan lagi untuk memperpanjang kontrak,'' ujarnya. (dyn/c5/agm)