Sepakat Tolak Wacana Impor Beras, DPR Minta Hal ini Kepada Perum Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI menolak rencana pemerintah dalam melakukan impor beras 1 juta ton, yang dialokasikan melalui perum Bulog.

DPR beralasan, penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.

"Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin, Senin, (15/3).

Menurut Hasan, pemerintah harus berkomitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian.

Oleh karena, Hasan meminta Perum Bulog meningkatkan singkronisasi dan kordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama dalam melakukan penyerapan.

"Kalau serapannya Bulog dilakukan maksimal, maka saya kira persoalan beras akan selesai," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai ketersediaan pangan untuk tahun ini cukup dan tidak perlu melakukan impor.

Hal tersebut dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dibandingkan 2019 sebesar 31,31 juta ton.