Sepertinya Jokowi di Balik Langkah Hadi Batalkan Mutasi Pati

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat militer Salim Said menduga keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganulir mutasi 16 perwira tinggi (pati) yang diputuskan di era kepemimpinan Jenderal Gatot Nurmantyo karena ada perintah Presiden Joko Widodo. Sebab, Salim meyakini Hadi tak punya cukup keberanian untuk membatalkan keputusan yang diambil Gatot tanpa adanya dukungan dari kepala negara.

“Saya nyaris yakin keputusan yang mendadak dan kontroversial oleh Panglima TNI Hadi bukan inisiatif dia. Saya sudah banyak bicara dengan banyak perwiara TNI AU yang kenal pribadi dan tahu karier Panglima TNI Hadi. Dia bukan tipe orang yang berani ambil keputusan berani kayak gini," kata Salim seperti diberitakan RMOL.

Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) itu menambahkan, keputusan Hadi membatalkan mutasi juga tak lazim. Apalagi, katanya, Hadi baru saja menjadi Panglima TNI.

"Buat saya ini aneh, panglima TNI baru dilantik, ditambah dia ini adalah orang AU kedua yang jadi panglima. Ini jelas menjadi tanda tanya besar," kata Salim.

Untuk itu, Salim pun mengaku sudah melakukan sejumlah komunikasi dengan beberapa perwira tinggi TNI. Dia pun mendapat kesimpulan jika pembatalan merupakan petunjuk dari atasan panglima TNI.

"Ini petunjuk dan perintah dari atasannya, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya kenapa presiden beri perintah pembatalan? Padahal kan Jenderal Gatot masih aktif. Kalau ada apa-apa kan mestinya dari awal peringatkan Gatot dong. Makanya saya yakin ini ada unsur politis," tegas Salim.

Lebih lanjut, Salim pun menganalisis keputusan itu demi kepentingan politik Presiden Jokowi. Menurut hemat Salim, ada dua dugaan yang bisa menguatkan analisisnya.

Pertama, Presiden Jokowi memang tidak suka dengan Gatot Nurmantyo. Kedua, ada beberepa kelompok kepentingan yang berhasil menekan Presiden Jokowi.