Sepertinya PPP Kurang Sreg dengan Join ala Cak Imin

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Wasekjen PPP) Achmad Baidowi mempertanyakan maksud Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mendeklarasikan Join atau Jokowi - Muhaimin.

"Itu yang kami sayangkan dan kami pertanyakan, maksud Join itu apa? Mau memaksa Pak Jokowi mengambil Cak Imin (cawapres)?" kata Baidowi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/4).

Dia mengatakan partai koalisi sudah sepakat bahwa cawapres Jokowi itu akan dibahas bersama usai Pilkada Serentak 2018.

Menurut dia, ranah cawapres itu merupakan domain Jokowi. Sebab, Jokowi paling tahu siapa figur yang layak digandeng. "Figurnya tentu haru memiliki integritas, kualitas dan elektabilitas," paparnya.

Selain itu, kata dia, harus memiliki chemistry atau kecocokan dengan Jokowi. Dia menuturkan, capres-cawapres ibarat suami istri sehingga harus sejalan dan serentak. "Tidak yang suaminya ke kanan, istrinya ke kiri, tidak bisa," katanya.

Dia mengatakan silakan saja PKB mendeklarasikan diri. Tapi, kata Baidowi, kalau memaksakan Cak Imin sebagai cawapres Jokowi itu terlalu jauh. "Karena itu terkesan mengintervensi Pak Jokowi," ungkapnya.

Dia menambahkan kalau soal harapan, boleh-boleh saja Cak Imin berharap. Namun, kata dia, jangan sampai mengintervensi. "Kalau sampai intervensi, kami keberatan," tegas anggota Komisi II DPR itu.

Menurut dia, sampai sekarang dukungan resmi PKB kepada Jokowi jelang Pilpres 2019 juga belum terlihat. PKB sekadar deklarasi Jokowi-Cak Imin. Hal ini sama sebenarnya dengan deklarasi-deklarasi yang dilakukan di daerah. "Itu kan sama saja," tegasnya.

Pihaknya pun sampai saat ini masih mempertanyakan posko Join yang didirikan PKB dan Cak Imin. "Mau bikin posko sebanyak apa pun, kalau misalnya Pak Jokowi tidak menggandeng yang punya posko apakah poskonya masih berdiri, atau jangan-jangan poskonya pindah ke yang lain?" katanya.