Sepuluh Tahun Otda Tak Bawa Faedah

JAKARTA - Manager Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menilai sepuluh tahun otonomi daerah berjalan tidak membawa perubahan nyata. Bahkan, selama era transisi tidak memberikan perubahan lantaran pemerintah tidak berbuat nyata.

"Pemerintah kita masih primitif. Pemerintahan modern yang nyata itu tidak ada," kata Robert Endi Jaweng saat dialog di DPD RI, bertajuk Quo Vadis Otonomi Daerah di gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (9/11).

Dilihat dari sisi instrumen fiskal, kata dia, rata-rata 58 persen APBD habis hanya untuk membiayai belanja aparatur. "Tapi di beberapa daerah jauh di atas itu. Saya kategorikan masuk lampu merah," katanya. "Misalnya, di Jambi 90 persen," imbuhnya.

Anehnya, kata dia lagi,  sejak tahun 2007 hingga sekarang ini trend APBD untuk belanja pegawai itu mengalami peningkatan. "Ini sangat berbahaya. Angka bisa dikelola. Tapi tren ini bahaya. 60 persen daerah masuk lampu kuning," katanya lagi.