Serikat Pekerja Sesalkan Kesepakatan Pertamina-PLN

jpnn.com - JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menilai kesepakatan soal harga solar antara PT Pertamina dan PT PLN menghasilkan kesepakatan yang 'lonjong'. Pasalnya, pihak Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran Kemenkeu minta harga yang disepakati agar diaudit kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami Serikat Pekerja Pertamina tidak mengerti kenapa dilakukan audit kembali, sementara hasil audit BPKP adalah atas permintaan pihak PLN terhadap harga Pertamina para tahun 2013 dan nyatanya justru diabaikan oleh PLN," kata Ugan Gandar, Presiden FSPPB di Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Menurut Ugan dengan anjuran Audit kembali tersebut secara eksplisit dirjen anggaran seolah tidak percaya terhadap hasil BPKP 2013 tersebut.

"Lah kalau tidak percaya untuk apa dirjen anggaran tersebut minta harga solar  Pertamina diaudit kembali oleh BPKP untuk harga tahun 2014?" katanya.

Menurut Ugan, sebelum BPKP melakukan audit harga Pertamina mestinya BPKP  mempertanyakan kepada pihak Kemenkeu sejauh mana mereka percaya terhadap kredibilitas BPKP.

"Kalau kemudian  akan menjatuhkan kredibilitas BPKP dan hasilnya tidak percaya, untuk apa melakukan audit? Toh hasilnya akan diabaikan kembali," ucapnya.

Bagi pekerja Pertamina, lanjutnya, pasti  setuju saja harga yang ditawarkan ke PLN diaudit, hanya saja jangan sampai  kemudian ada 'tangan besi' yang ikut mengarahkan BPKP yang ujung-ujungnya hasil audit akan merugikan Pertamina.

Ugan juga meminta agar semua pihak profesional dan konsekuen. Kalau hasil audit harga solar keekonomian yang ditawarkan Pertamina ternyata di bawah harga kesepakatan sekarang, maka Pertamina pun harus siap menurunkan harganya. Sebaliknya, jika hasil audit lebih tinggi dari harga yang ditawarkan, maka dirjen anggaran dan pihak PLN harus setuju terhadap kenaikan tersebut dan harus percaya.