Sesjen MPR: Media Sosial Harus Produktif

jpnn.com, JAKARTA - Beberapa bulan terakhir ini terutama pasca Pilkada DKI Jakarta, masyarakat dan bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan terkait perbedaan. Perdebatan bahkan sampai konflik keras teurtama di ranah media sosial antar elite politik sampai antarrakyat di warung kopi mengerucut pada persoalan perbedaan atau SARA yang semestinya tidak dibicarakan kembali di negeri ini.

Berbagai elemen masyarakat tentu sangat mengkhawatirkan hal tersebut menjadi meluas dan bermetamorfosis berpotensi memecah persatuan bangsa yang sudah susah payah dibangun para founding fathers bangsa Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono sebagai salah satu elemen masyarakat Indonesia berpandangan, semestinya persoalan perbedaan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Masyarakat Indonesia memang sangat heterogen atau sangat beragam. Bahkan keberagaman itulah yang membentuk negara Indonesia. Keberagaman adalah kekayaan bangsa. Keberagaman menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah dan proses perjalanan bangsa Indonesia.

“Persoalan intoleransi, radikalisme yang muncul pastinya disebabkan faktor tertentu dan ada pemicu memunculkannya, faktor tersebut antara lain, cara pandang soal kesenjangan dan ketidakadilan oleh sebagian kelompok,” katanya, saat berbincang dengan Kombes Yoyok Subagio dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisan (PTIK) di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).

Pemahaman soal perbedaan atau keberagaman, lanjut Ma’ruf, semestinya diseleraskan yakni bahwa perbedaan bukan persoalan satu pihak benar dan yang lain salah. Perbedaan atau keberagaman adalah sesuatu yang alamiah dan harus sama-sama dipahami betul bahwa perbedaan itu sebagai kondisi yang biasa saja natural dalam masyarakat.

Di sisi lain, Ma’ruf Cahyono juga memperhatikan fenomena media sosial yang sangat bebas sekarang ini dan mampu mewarnai bahkan mempengaruhi setiap peristiwa di tengah masyarakat.

“Media sosial sudah menjadi instrumen publik dan instrumen negara untuk melakukan ‘engineering’ tujuan negara. Tujuan negara ini bersifat ideologis, regulatif dan seharusnya media sosial menjadi jembatan pada masyarakat untuk menciptakan suasana sesuai ideologi bangsa, dan konstitusi,” imbuhnya.

Ma’ruf menegaskan media sosial harus produktif bukan kontra produktif. Hal tersebut akan membantu upaya negara dalam menciptakan satu kondisi yang orientasinya kepada kesejahteraan masyarakat.