Setelah Lebaran, Pemerintah Perketat Premium dan Solar

jpnn.com - JAKARTA - Kesenangan lebaran tampaknya tak bakal bertahan lama. Pasalnya, setelah lebaran, pemerintah berencana untuk memotong alokasi BBM bersubsidi. Pemotongan tersebut dilakukan dengan beberapa cara yang membuat pembelian BBM subsidi semakin sulit.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro mengatakan, pihaknya berencana untuk mengurangi alokasi penyaluran BBM bersubsidi sepanjang sisa tahun 2014.

Rencananya, pengurangan tersebut bakal dilakukan sekitar bulan Agustus. Setelah periode H+15 lebaran atau arus balik berakhir. Salah satunya mengganti nozzle BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi.

"Sesuai ketentuan undang-undang migas nomor 22/2001 pemerintah wajib menyediakan BBM untuk masyarakat. Tapi, bukan berarti harus yang bersubsidi. Misalnya BBM subsidinya tidak ada, tentunya BBM non subsidi harus disediakan," ujarnya di Jakarta kemarin (18/7).

Karena itu, pemerintah bakal memberlakukan beberapa perubahan di sistem penyaluran BBM bersubsidi. Salah satunya, meniadakan titik penjualan BBM bersubsidi jenis premium di jalur tol. Hal tersebut karena konsumen di tol adalah pengendara mobil pribadi yang sudah mampu dan tak perlu disubsidi. Angkutan umum yang biasa di tol pun hanya bus yang mengonsumsi solar.

"Jadi, nozzle yang di tol diganti dengan nozzle BBM nonsubsidi." Karena, pengendara yang lewat tol tentu sudah punya kemampuan (membeli BBM non subsidi, Red). Ini salah satu cara pemerintah agar BBM berusbidi bisa tepat sasaran," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Hilir Kementrian ESDM Mohammad Hidayat mengaku keputusan untuk memperketat penyaluran BBM karena pada Agustus karena memperhatikan momen lebaran. Momen tersebut diakui cukup sensitif bagi masyarkat terhadap kebijakan pembatasan. Apalagi, hari besar itu selalu diikuti kenaikan BBM karena arus mudik dan arus balik.

"Memang belum kami laksanakan karena sebentar lagi lebaran. Kami cari timing yang tepat setelah lebaran. Yang jelas, Agustus kami akan mulai pengetatan itu. Ini (hasil penerapan, Red) belum tentu meleset. Kami masih punya beberapa bulan ke depan. Harus dilihat upaya-upaya yang akan dilakukan. Mana yang akan benar-benar kita jalankan," terangnya.