Setiap Ganti Menhut, Lahan Silva Inhutani Bertambah
Martin Hutabarat: Tak Kantongi Rekomendasi DPRSenin, 19 Desember 2011 – 14:11 WIB
JAKARTA - Anggota Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR ke Mesuji, Lampung, Martin Hutabarat mengatakan lahan Register 45 yang kini dikuasai PT Silva Inhutani terdapat suatu kejanggalan yakni izin hak pengelolaan hutan tanaman industrinya tidak disertai Rekomendasi Dewan. "Register 45 yang kini dikuasai PT Silva Inhutani, perusahaan asal Malaysia dikuasai hanya dengan mengantongi hak pengelolaan hutan tanaman industri. Rekomendasi Dewan (DPR) sebagaimana yang diisyaratkan tidak dimiliki PT Silva Inhutani," kata Martin Hutabarat, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (19/12).
Selain itu lanjutnya, juga ditemukan fakta luas area yang dikuasai Silva Inhutani bertambah setiap adanya momen pergantian Menteri Kehutanan.
"Awalnya perusahaan hanya menguasai 10 ribu hektare pada 1986. Itu terus bertambah hingga mencapai 43 ribu hektare lebih pada 2004. Anehnya perusahaan itu justru menanam singkong dan nenas. Ini membuat masyarakat marah karena singkong dan nanas bisa dilakukan oleh rakyat setempat," ungkapnya.
JAKARTA - Anggota Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR ke Mesuji, Lampung, Martin Hutabarat mengatakan lahan Register 45 yang kini dikuasai
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Jokowi Memanfaatkan Prabowo Subianto? Kapolri Bereaksi Begini | Reaction JPNN
-
Rencana BP Taskin Ingin Selaraskan Data Kemiskinan Menjadi Satu Data Tunggal
-
Klarifikasi MWA UI: Gelar Doktor Menteri Bahlil Menyesuaikan Jadwal Yudisium
-
Peduli Lingkungan, Sekolah-Sekolah di Bali Ikut Kompetisi Daur untuk Negeri
-
Wapres Gibran Sapa Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
BERITA LAINNYA
- Sosial
Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
Minggu, 17 November 2024 – 16:04 WIB - Hukum
Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
Minggu, 17 November 2024 – 15:53 WIB - Humaniora
Mensos Temukan 1 Keluarga Penyandang Disabilitas di Surabaya Tak Terima PKH
Minggu, 17 November 2024 – 15:02 WIB - Humaniora
Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani
Minggu, 17 November 2024 – 13:14 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
Minggu, 17 November 2024 – 16:13 WIB - Pilkada
Ketum GPMI Tolak Sikap Anies di Pilgub Jakarta 2024, Begini Alasannya
Minggu, 17 November 2024 – 15:01 WIB - Legislatif
Kasus Tom Lembong, Komisi III Tak Ingin Diproses karena Pesanan
Minggu, 17 November 2024 – 11:20 WIB - Jabar Terkini
Gelar Doktoral Bahlil Ditangguhkan, Deolipa Yumara Menduga Ada jual Beli Gelar Akademik di UI
Minggu, 17 November 2024 – 13:00 WIB - Moto GP
Race MotoGP Barcelona: Pecco Bilang Ada 8 Pembalap akan Menghalangi Martin
Minggu, 17 November 2024 – 14:35 WIB