Setjen DPD RI Tingkatkan Kualitas Layanan dan Reformasi Birokrasi

“Maka kedepan akan menjadi reformasi birokrasi yang lebih baik dan lebih baik lagi,” katanya.

Sementara itu, Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Remunisasi, Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan Satya Susanto mengatakan untuk menciptakan reformasi birokrasi dibutuhkan sebuah kunci perubahan. Perubahan merupakan faktor penentu dalam kesuksesan birokrasi.

“Perubahan akan membimbing kita ke hal yang baru. Kita jangan sampai mempertahankan yang lama, sehingga tidak mau melakukan perubahan lebih baik,” ujarnya.

Satya menambahkan dalam mewujudkan perubahan reformasi birokrasi juga membutuhkan sosok leader sehingga tidak kehilangan arah dalam proses perubahan. Leader tentunya akan berperan kepada setiap anggotanya, lantaran setiap orang susah untuk melakukan suatu perubahan. “Leader yang menjadi peran utama. Di sini kita tidak membutuhkan bos tapi leader. Leader yang bisa membawa perubahan,” tuturnya.

Menurutnya, ada tiga kunci sukses dalam melakukan perubahan reformasi birokrasi yaitu champion atau pimpinan tertinggi yang memiliki kepercayaan dalam melakukan perubahan yang sistematis dari atas ke bawah. Kedua, sponsor atau bawahnya, dia punya kewenangan yang menjadi roll model.

“Ketiga, agent yaitu bisa siapa saja yang bisa mempengaruhi orang lain. Jika tiga kunci ini dilakukan di DPD RI maka culture birokrasi bisa berubah. Tentunya perubahan yang lebih baik lagi,” papar Satya.

Senada dengan Satya, Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama BPKP RI Rahadian Widagdo mengatakan kunci perubahan reformasi birokrasi membutuhkan leader yang mumpuni. Sehingga mampu menciptakan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kita harus mengedepankan administrasi online untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kenapa online karena targetnya birokrasi masa kini berubah membutuhkan teknologi informasi dan membutuhkan kecepatan akses selain itu juga ketepatan sehingga menjadi semakin efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada layanan public yang prima,” pungkasnya.(adv/jpnn)