Setnov Dicegah, Golkar Harus Mulai Bicara Ganti Ketum

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa tidak ada pilihan lagi bagi partainya selain segera melakukan konsolidasi menyusul keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Setya Novanto.

Menurutnya, konsolidasi itu sebagai antisipasi jika KPK akhirnya menjerat ketua umum Golkar itu dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). "Bahwa mereka (KPK, red) telah memiliki cukup bukti atas keterlibatan SN dalam kasus megaskandal korupsi e-KTP," ujar Doli kepada JawaPos.Com, Rabu (12/4).

Mantan ketua umum KNPI itu menambahkan, Partai Golkar bisa menjadi bulan-bulanan jika ketua umumnya terus terseret-seret dalam kasus e-KTP.
Apalagi, sambung Doli, langkah KPK memasukkan nama Setnov ke dalam daftar cekal merupakan sinyal tentang sejauh mana keterlibatan ketua Fraksi Partai Golkar DPR 2009-2014 itu dalam kasus e-KTP.

"Sekarang tingkat keseriusannya harus semakin tinggi. Opsi langkah-langkahnya pun harus semakin konkret," sebut dia.

Karenanya Doli menegaskan, bila melihat perkembangan sidang dan langkah yang diambil KPK maka pembicaraan di internal Golkar mestinya sudah mengarah pada pergantian ketua umum. Doli menegaskan, melengserkan Setnov dari posisi ketua umum Golkar sudah menjadi keharusan.

"Pergantian kepemimpinan sudah hampir bisa dikatakan bukan lagi menjadi opsi, tapi keharusan. Tinggal pilihannya sementara atau permanen," tegas Doli.

Karenanya Kepala Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa Akbar Tandjung Institute itu mengajak kolega dan senior-seniornya di Golkar tak ragu lagi membahas upaya melengserkan Setnov. “Jangan lagi malu-malu dan berpura-pura sungkan untuk memulai membahas hal itu, termasuk dewan pembina, dewan kehormatan dan dewan pakar," tutur inisiator Generasi Muda Partai Golkar itu. (dna/JPG)