Setuju dengan Sikap KPK, Sahroni Sebut Vaksin Berbayar Rawan Penyelewengan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana vaksin Covid-19 berbayar atau vaksinasi gotong royong.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan tidak mendukung vaksin berbayar yang akan dilakukan oleh jaringan klinik Kimia Farma. Sebab, hal itu berisiko karena rawan kecurangan.

Sahroni menilai masukan KPK itu sudah tepat mengingat potensi korupsinya yang tinggi.

"Vaksin ini kan program kemanusiaan, jadi siapa pun dan dengan kepentingan apa pun harus satu suara untuk mengawal program ini dengan sebaik-baiknya. KPK sudah tegas mengambil posisi ini dan saya apresiasi sekali," kata Sahroni dalam keterangan, Rabu (14/7).

Politikus Partai NasDem itu mengatakan dalam kondisi pandemi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa mafia obat kian bermunculan. Bahkan, sudah terjadi kelangkaan obat hingga kenaikan harga yang tidak masuk akal.

Hal itu menurut Sahroni, perlu dihindari dengan tetap membuat vaksin sebagai komoditas gratis, bukan produk yang diperdagangkan.

Bila vaksin dijadikan produk berbayar, katanya, dikhawatirkan bakal terjadi penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab dan dijual lagi dengan harga mahal.

"Ini akan sangat melukai nurani kita yang tengah berjuang bersama-sama membendung penyebaran Covid-19," ucap pria asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu.