Seusai KPK Geledah Kantornya, Mbak Ita Hadir 2 Kali Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menghadiri rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat, Jumat (26/7).

Dia tetap bekerja seperti biasa meski sebelumnya kantor dan kediaman pribadinya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu (17/7)

Ini adalah kali kedua Mbak Ita-sapaan karibnya- menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang seusai penggeledahan tersebut.

Rapat paripurna itu membahas perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024. 

Pendapatan daerah tahun ini direncanakan dilakukan penyesuaian. Dibanding APBD 2024, perubahan tahun ini meningkat dari Rp 5,231 triliun menjadi Rp 5,736 triliun atau naik 9,64 persen sebesar Rp 504 miliar.

Penerimaan pembiayaan untuk APBD 2024 turun Rp 7 miliar, kemudian target pengeluaran pembiayaan adalah tetap Rp 67 miliar.

"Tentu di tahun akhir ini memang kami sesuaikan dengan teman-teman bersama legislatif terkait dengan penyelesaian visi-misi," ujar Mbak Ita.

Pada perubahan anggaran itu, ada beberapa kategori yang menjadi perhatian dari Pemkot Semarang, yaitu infrastruktur, kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, dan angka pengangguran. 

"Ini kami kejar terkait dengan mulai dari infrastruktur, kemiskinan. Tadi kemiskinan sudah di 4,03 persen kurang sedikit lagi 4 persen," katanya.

Sementara laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang berada di 5,79 persen. Angka itu naik dibanding kota besar lainnya. 

"Kemudian tingkat pengangguran terbuka juga turun tadi 7,9 menjadi 5,9. Ya tentu ini semua kita harus lakukan bersama-sama," ujarnya. 

Dirinya juga bersyukur ada juga perhatian dari pemerintah pusat terkait penanganan permasalahan di Kota Semarang seperti stunting dan kemiskinan. 

Pemkot Semarang mendapatkan atensi Citywide Inclusive Sanitation Development atau pengembangan sanitasi skala kota melalui Kementerian PUPR dengan pendanaan Asia Development Bank (ADB) dalam rangka pengolahan air limbah domestik. 

"Pemerintah Kota Semarang mendapat Rp 3,1 triliun, uang tersebut untuk pembangunan tujuh paket pekerjaan sampai 2030," katanya.

Namun Kementerian PUPR sudah berkomitmen selesai 2029. Hanya tiga daerah yang mendapatkan, yakni Kota Mataram Rp 1 triliun, Kota Pontianak Rp 1,5 triliun dan Kota Semarang paling besar Rp 3,1 triliun.

Sebelumnya Mbak Ita juga menghadiri rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan Kebiakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Rancangan itu ditetapkan menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 pada Senin (22/7).(mcr5/jpnn)