Sidang DKPP Gagal Minta Keterangan Pengadu
Selasa, 19 Februari 2013 – 01:44 WIB
Nama-nama disebut diduga melakukan pelanggaran etik. Diantaranya mengeluarkan Surat Keputusan KIP Aceh Selatan Nomor 35 tahun 2012, yang tidak disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 komisioner KIP Kabupaten Aceh Selatan.
Selain itu, para teradu dilaporkan ke DKPP karena tidak menaati penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh yang memerintahkan KIP menangguhkan pelaksanaan SK No.35 Tahun 2012.
"Bahwa pasangan calon Bupati Zulkarni dan Cawabup Irwan Yuni, telah mendapat dukungan gabungan partai politik sebanyak 15 Persen suara Pemilu Legislatif tahun 2009 lalu. Tapi dalam SK setelah melakukan verifikasi faktual, KIP menyebut dua parpol pendukung pasangan calon, yakni Partai Demokrasi Kebangsaan dan Partai Bintang Reformasi, tidak memenuhi syarat kepengurusan yang sah," ujar Tengku HM.Nazir dalam suratnya.