Sidang Umum PBB Harus Paksa Pemimpin Myanmar

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sedang berlangsung di New York, harus memaksa pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan di Negara Bagian Rakhine.

Hal ini disampaikan Sukamta, karena menilai pernyataan terbaru pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, belum menunjukkan itikad baik untuk secepatnya menghentikan krisis Rohingya.

Apalagi sehari sebelumnya Jenderal Jenderal Min Aung Hlaing selaku Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, malah menyalahkan kaum Rohingya atas krisis yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi ke Bangladesh.

"Ini menjelaskan bahwa pihak-pihak berkuasa di Myanmar terlihat secara sengaja ingin menghilangkan Etnis Rohingya dari negara bagian Rakhine dan terkesan membiarkan kondisi buruk yang ada," ujar Direktur Crisis Center For Rohingya (CC4R) PKS itu.

Menurut Sukamta, langkah diplomasi Indonesia dan juga tekanan Internasional belum juga mampu menghentikan kekerasan yang terjadi.
Hingga detik ini pantauan CC4R PKS melalui saluran media massa internasional masih mendapatkan kabar pembakaran rumah-rumah penduduk dan pembunuhan terhadap warga Rohingya.

"Seluruh media internasional mengabarkan situasi seperti 'neraka' yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, ini sungguh sangat menyedihkan," kata sekretaris Fraksi PKS DPR itu, Rabu (20/9).

Saat ini langkah paling penting yang masih diharapkan adalah Sidang Majelis Umum PBB yang sedang berlangsung di New York.

Forum yang sangat strategis itu diharapkan mampu dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mendesakkan Resolusi Majelis Umum PBB.