SIMAK NIH: Saran Mantan Dirjen Pajak ke Pansus Pelindo II

jpnn.com - JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru, Fuad Bawazier menyarankan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI segera melaporkan kasus dugaan korupsi PT Pelindo II ke pihak kepolisian.

“Sudah ada bukti misalnya dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan keterangan Menhub Ignasius Jonan dan mantan Menhub EE Mangindaan sudah mengindikansikan ada ketikaberesan yang terjadi di PT Pelindo II,” kata Fuad Bawazier, di Jakarta, Kamis (3/12).

Berbekal temuan BPK dan dua Menteri Perhubungan tersebut, menurut mantan Dirjen Pajak ini, Pansus harus segera menindaklanjuti dengan melaporkan kepolisian.

Kesalahan PT Pelindo II, ujar Fuad, sudah kelihatan banyak. Sangat banyak sekali. “Misalnya, saham PT Pelindo dikatakan mayoritas, ternyata komposisi saham tidak berubah. Ini kebohongan publik yang disertai dengan kerugian negara,” imbuhnya.

Sembari melaporkan PT Pelindo II ke polisi, Fuad juga berharap Pansus Pelindo II mengusut tuntas kasus yang terjadi di PT Pelindo II, termasuk di dalamnya konsesi perjanjian dengan Hutchison Port Holdings dalam pengelolaan anak perusahaan Pelindo II, PT JICT, di Tanjung Priok. "Kalau bukti pelanggatan sudah dinilai, lapor juga itu ke polisi," katanya.

Sebelumnya, Pansus Pelindo DPR meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian terhadap perjanjian pemberi kuasa antara PT Pelindo II dengan PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT).

Permintaan tersebut merupakan salah satu dari keputusan rapat Pansus Angket DPR PT Pelindo, dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dipimpin Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (2/12).

“Menteri Perhubungan diminta kaji betul, apakah perjanjian pemberi kuasa antara PT Pelindo II dengan PT JICT merupakan pelimpahan kuasa pengelolaan (konsesi) atau b to b, atau bentuk lainnya," kata Rieke.