SIMONTANA KLHK Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020
Pada tahun 2017, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang terpilih sebagai salah satu dari 99 terbaik inovasi pelayanan publik juga masuk menjadi Top 40. SIPUHH membantu industri perkayuan serta kehutanan untuk mengurangi beban biaya ekonomi tinggi dalam pengurusan dokumen-dokumen kayu.
Kemudian pada tahun 2018, Inovasi Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang dikembangkan KLHK juga menjadi peraih Top 99 dan juga berhasil menuju Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Inovasi ini merupakan salah satu instrumen dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
SILK merupakan platform on-line untuk mempermudah para eksportir dalam penerbitan dokumen legalitas kayu seperti Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT, sebagai salah satu kelengkapan dokumen persyaratan ekspor produk kayu dari Indonesia. Keberhasilan inovasi SILK-SVLK ini bahkan berlanjut, hingga disertakan Kemenpan-RB dalam kompetisi inovasi internasional United Nation Public Service Award 2019.
Seperti diketahui, tahun 2019, dua inovasi KLHK juga berhasil masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB. Dua inovasi tersebut adalah PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dan SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web).
PROPER adalah program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Sedangkan SIPONGI merupakan sistem informasi yang dibuat sebagai dasar untuk mencegah terjadinya karhutla melalui deteksi dini hotspot/titik api.
Dua inovasi KLHK tersebut juga berhasil masuk ke tahapan selanjutnya yaitu Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 yang penyerahan penghargaannya diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahkan satu inovasi meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan ditingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019, yaitu SVLK.(jpnn)