Siti Nurbaya: Kebijakan Jokowi soal Infrastruktur Demi Ketahanan Wilayah

Dalam diskusi bedah buku Jokowi ini yang dipandu mantan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Cyrillus I Kerong tersebut berjalan cukup menarik karena mengupas sosok Jokowi dan mendalami kinerja yang selama ini sudah dilakukan Presiden RI tersebut. Dengan semakin paham, maka para pendukung Jokowi bisa menularkan kebaikan Jokowi kepada masyarakat secara obyektif

Ratusan peserta yang tergabung dalam Keluarga Alumni IPB (KamIPB) dan kampus-kampus se-Bogor Raya hadir mendengarkan paparan dari penulis buku Jokowi, Alberthiene Endah, juga pembahas dari IPB Imam Sugema, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor KH Mustofa Abdullah Bin Nuh, dan anggota DPR Budiman Sudjatmiko.

Jokowi Membangun Keadilan

Siti Nurbaya yang lulus dari kampus IPB ini baik S-1 (1979) dan S-3 (1998) menjelaskan dalam konteks kepemimpinan Jokowi, setidaknya secara intelektual bisa dilihat hal-hal yang relevan dengan keilmuan dalam kepemimpinan Presiden Jokowi; yang ini jelas mempertegas bahwa pemimpin tidak bisa asal-asalan, harus cermat dan memiliki landasan-landasan. Pancasila dan UUD 1945 (ideologis dan konstitusi), serta landasan operasional dan tentu berbagai atribut lain yang dibutuhkan seperti sensitifitas terhadap persoalan rakyat. Ditegaskan dalam buku Menuju Cahaya ini pandangan sangat prinsip dari Bapak Jokowi bahwa keadilan itu ialah sensitif terhadap persoalan rakyat. Dan itu sangat tepat dan relevan dengan prinsip-prinsip apa gunanya pemerintah untuk rakyat.

Lebih lanjut dipaparkan Siti Nurbaya, secara teori bahwa demokrasi membangun saluran untuk besuara atau voice serta menghasilkan pilihan-pilihan yang baik supaya adil untuk rakyat atau choice. Itulah yang dibangun dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Memberi ruang untuk bersuara, bertatap muka, mendengarkan hadir di tengah rakyat, memimpin ditengah rakyat, merasakan kesulitan rakyat. That is the Voice concept.

“Tidak hanya berhenti disitu setibanya di kantor di meja kerja bersama, dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Kabinet, dibahas secara mendetil dengan situasi lapangan yang ada, maka pilihan-pilihan apa yag bisa diberikan dan harus diselesaikan untuk menjawab permasalahan rakyat yang dijumpai. Dan adalah tugas jajaran eksekutif untuk membangun artikulasi kepentingan tersebut dan menyiapkan pilihan-pilihan kebijakan untuk dipisahkan,” ujar Siti Nurbaya.

Dalam kaitan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka sesungguhnya gaya kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini sangat relevan dalam mencapai tujuan pembangunan LHK. Karena yang dijaga oleh KLHK ialah berkiatan dengan hal-hal Kedaulatan Negara dan Produktivitas Bangsa, Kebijakan alokasi/distribusi, Perizinan; Supervisi dan Pembinaan (stewardship), Pengawasan, dan Penegakan Hukum.

“Hal ini berkaitan dengan posisi bahwa : Hutan merupakan sumber plasma nutfah yang kaya keanekaragaman hayati. Lalu, hutan merupakan sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Kemudian, hutan merupakan komponen penting dalam perubahan iklim dan hutan merupakan pendukung pembangunan penyedia ruang/lahan,” ujar Siti Nurbaya.