Situasinya Terlalu Berbahaya, KPU Jangan Nekat!

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pelaksanaan Pilkada 2020 yang rencananya digelar serentak pada 9 Desember beresiko tinggi. Pasalnya, akan banyak masyarakat yang berkumpul sehingga bisa meningkatkan penyebaran COVID-19.

"Kami mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Begeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembal," kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pernyataan resminya, Senin (21/9).

Dia melanjutkan, peninjauan ulang jadwal pelaksanaan maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan mass harus dilakukan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama. Jangan sampai nekat melaksanakan Pemilukada.

"Terlalu berbahaya bila tetap dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 yang masih tinggi ini. Kami meminta agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan," tegas Haedar.

Haedar menambahkan, keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19.

Dia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan terhadap COVID-19 yang ditetapkan pemerintah. Di samping membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya.

Masyarakat hendaknya menjaga persatuan dan kerukunan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan informasi hoaks dan provokatif melalui media apapun, khususnya media sosial.

"Kita harus saling peduli dan berbagi dari masyarakat, terutama terhadap saudara-saudara yang terkonfirmasi positif dan keluarga korban COVID-19 sebagai wujud ta’awun dan gotongroyong yang menjadi karakter bangsa Indonesia," tutupnya. (esy/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: