Skandal Kredibilitas Persepi, Dewan Etik Terbukti Punya Konflik Kepentingan

"Harus jelaskan secara terbuka. Dan yang paling penting menurut saya bukan Poltracking punya dua data, bukan itu, tapi juga menjelaskan bagaimana tingkat independensi keanggotaan dewan etik dan mereka tak punya kepentingan," ujar dia lagi.

Sikap tendensius Saiful Mujani terhadap Poltracking makin mencurigakan mengingat sejumlah lembaga survei lain justru memiliki hasil yang sejalan dengan Poltracking untuk Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini menimbulkan spekulasi adanya agenda tersembunyi di balik keputusan Dewan Etik Persepi.

Keputusan Dewan Etik Persepi yang menjatuhkan sanksi pada Poltracking tanpa alasan pelanggaran yang jelas semakin mempertebal dugaan adanya konflik kepentingan.

Tindakan ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem pengawasan etika dalam industri survei nasional.

Skandal ini membuka mata publik tentang pentingnya reformasi dalam tubuh Persepi dan industri survei secara keseluruhan. Poltracking, dengan keberaniannya menghadapi tekanan, telah membuktikan diri sebagai penjaga integritas data dan transparansi dalam dunia survei Indonesia.

Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Kredibilitas Persepi sebagai lembaga pengawas etika survei kini dipertaruhkan, dan industri survei nasional berada di titik kritis yang membutuhkan perubahan fundamental. (cuy/jpnn)