Skandal Wakil PM Picu Usulan Larangan Berhubungan Seks Dengan Staf
Larangan berhubungan seksual antara politisi dan staf mereka tengah diusulkan oleh anggota Parlemen Australia dari jalur independen, Cathy McGowan.
Wakil Perdana Menteri Australia, Barnaby Joyce, bersikeras menuntut hak privasi atas hubungannya dengan mantan anggota staf yang kini tengah mengandung bayinya.
Tapi situasi yang dialaminya telah memicu perdebatan tentang kepatutan hubungan antara politisi dan staf mereka.
"Praktek lingkungan kerja yang baik mencakup panduang yang jelas tentang perilaku," kata McGowan.
Ia mengutip bahwa Kongres Amerika Serikat baru-baru ini menangani masalah ini.
Kongres (AS) baru-baru ini mengeluarkan sebuah undang-undang untuk mengatasi pelecehan seksual, yang mengatakan bahwa politisi mungkin tak boleh berhubungan seksual dengan staf mereka.
Politisi AS juga dilarang untuk melakukan tindakan seksual yang tak diinginkan.
McGowan mengatakan bahwa ia senang untuk memulai pembahasan mengenai masalah itu dan berpotensi mengajukan mosi di Parlemen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Pendiri Mustika Ratu Tutup Usia
Rabu, 24 April 2024 – 23:59 WIB - ABC Indonesia
Kenapa Ibu Negara Masih Akan Sangat Berpengaruh di Indonesia?
Rabu, 24 April 2024 – 23:32 WIB - ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar
Senin, 22 April 2024 – 23:56 WIB - ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Timnas Garuda Muda Kalahkan Australia 1-0
Jumat, 19 April 2024 – 23:59 WIB
- Moto GP
Live Streaming Sprint MotoGP Spanyol, Sekarang!
Sabtu, 27 April 2024 – 19:51 WIB - Moto GP
Sprint MotoGP Spanyol: Pecco Tumbang, Marquez Jatuh, Martin Juara, Acosta Kedua
Sabtu, 27 April 2024 – 20:39 WIB - Humaniora
3 Janji Menteri Anas yang Ditunggu Honorer & PPPK, Jangan Diulur
Sabtu, 27 April 2024 – 21:27 WIB - Kriminal
Penyanyi Kafe di Surabaya Dianiaya Salah Satu Pemilik Klub Sepak Bola, Hidung Patah
Sabtu, 27 April 2024 – 19:27 WIB - Opini
Hukum dan Etika Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Sabtu, 27 April 2024 – 20:19 WIB