Skema ACFTA Menempatkan Produk Kertas Indonesia dalam Jalur Sensitif, Pemerintah Perlu Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Liana Bratasida menuturkan sejak berlaku pada 2010, skema ACFTA menempatkan produk kertas Indonesia dalam jalur sensitif, mengakibatkan tarif impor tinggi di Tiongkok.

APKI telah menyuarakan keprihatinan tentang masalah ini selama lima tahun terakhir, terlebih dengan banyaknya tekanan perdagangan global saat ini.

Hal tersebut Liana sampaikan saat FGD mengenai Dampak RCEP pada Industri Kertas dan Potensi Perdagangan Indonesia dengan Tiongkok.

"Kami menyadari RCEP yang telah berlaku sejak 1 Januari 2023, sangat baik untuk ekspansi perdagangan Indonesia secara nasional, namun ternyata memiliki potensi yang lebih memberatkan kedepannya untuk industri kertas. Sebanyak 102 Pos Tarif produk kertas Indonesia tidak mendapatkan liberalisasi perdagangan di Tiongkok dan menghadapi tarif tinggi 5-7.5%," ujar Liana.

Sementara itu, 223 Pos Tarif produk kertas impor dari Tiongkok mendapatkan diliberalisasi menjadi 0% di bawah RCEP. Hal ini tentunya memunculkan kekhawatiran besar bagi kami industri kertas, karena barang impor akan sangat mungkin masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang lebih murah.

Kapasitas produksi Industri Kertas Tiongkok mencapai 255 juta ton, sedangkan kapasitas Indonesia yang masih terus berkembang saat ini 13.4 juta ton.

Dengan banyaknya perang dagang dan pemulihan ekonomi domestik Tiongkok, ada peluang besar bagi Tiongkok untuk meningkatkan ekspor kertasnya ke berbagai negara di ASEAN, termasuk Indonesia.

“Kami sangat mengharapkan kesediaan bantuan dari Pemerintah Indonesia untuk kedepannya dapat membantu kami menghadapi kegelisahan ini, terlebih sesuai laporan dari anggota-anggota APKI, produk kertas yang banyak masuk ke Indonesia pada tahun 2023 ini harganya bahkan lebih murah 50% dari tahun-tahun sebelumnya sebelum RCEP berlaku," imbuh Liana.