SKK Migas Tuding Pemkab di Jambi Mengada-ada

JAKARTA - Perusahaan migas belum mendapatkan kepastian jaminan terhadap operasional korporasi. Salah satu contoh nyata adalah tindakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang menyegel 14 sumur milik Petro China International.

Kepala Bagian Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Elan Biantoro membenarkan penyegelan empat sumur milik Petro China oleh pemkab pada 24 Mei dengan alasan perizinan. Hal tersebut berlanjut pada Minggu (26/5) dengan menyegel lagi 10 sumur di blok itu.

Elan menilai alasan perizinan mengada-ada. Sebab, sumur tersebut sudah mendapat izin dari pemerintah setempat. Izin itu diperoleh oleh PT Santa Fe, kontraktor blok Jabung, sebelum diambil alih Petro China pada 2002. Hanya, perizinan dilakukan sebelum terjadi pemekaran yang melahirkan Pemkab Jabung. Sebelum pemekaran pada 1999, wilayah itu masih termasuk Kabupaten Tanjung Jabung. Saat ini kabupaten tersebut dipimpin Zumi Zola, bupati yang berlatar belakang artis sinetron.

Menurut Elan, perubahan administrasi pemerintahan daerah seharusnya tidak menjadi masalah. "Pada Agustus 2012 pihak Petro China pun sudah mengajukan izin untuk 25 sumur produksi dan 10 sumur eksplorasi baru. Tapi, entah mengapa perizinan yang diajukan malah menjadi alasan penyegelan. Yang keluar justru baru izin untuk dua sumur eksplorasi,'' ujarnya di Jakarta kemarin (27/5).