Soal BPJS, Rieke Tuding Pemerintah Inkonsisten

Jumat, 01 Juli 2011 – 13:59 WIB

"Pemisahan BPJS khusus yang melayani penduduk miskin dan didanai APBN, sama sekali bukan konsep SJSN, justru memperlihatkan kebijakan diskriminatif," katanya.

Dia juga mengecam argumen Meneg BUMN bahwa transformasi empat BUMN yaitu Askes, Taspen, Asabri dan Jamsostek menjadi BPJS sulit dilaksanakan karena aspek legal, operasional dan lainnya. "Ini semua hanya alasan yang mengada-ada dan memalukan saja," kata Rieke.

Padahal, rapat Pansus BPJS pada 25 Mei 2011 yang dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara telah sepakat tentang transformasi empat BUMN itu.

Celakanya, pada 24 Juni 2011 Kementerian BUMN justru mengirimkan surat ke tujuh kementerian mengenai penolakan terhadap tranformasi empat BUMN tersebut. "Sekarang deadline pembahasan RUU BPJS tinggal H-9 (sembilan hari lagi), tapi pemerintah ingkar janji," ungkap Rieke. (boy/jpnn)

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (FPDIP)  mengaku semakin tidak bisa memahami komitmen pemerintah dalam pembahasan

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News