Soal Jaminan Sosial, Komitmen Pemerintah Diragukan

Jumat, 29 April 2011 – 11:30 WIB

Desakan pengesahan RUU BPJS juga disampaikan Kepala Divisi Pelayanan JPK PT Jamsostek, Mas'ud Muhammad. Kata dia, para pekerja dan pelaku usaha menanti kepastian dari pengesahan RUU BPJS. " Saya berharap adanya BPJS ini, jaminan sosial agar lebih maju. Kalau prinsispnya sudah bagus karena searah dengan UU 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Sebaiknya disahkan supaya tidak terkatung-katung," katanya.

Sebelumnya, pembahasan RUU BPJS antara Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS DPR dengan pemerintah yang digelar Rabu (9/2), mengalami deadlock. Belum adanya titik temu karena pemerintah menginginkan RUU BPJS bersifat menetapkan saja, sementara DPR ingin UU tersebut bersifat mengatur.

Pemerintah lantas minta fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) terkait dengan perdebatan RUU yang bersifat penetapan atau pengaturan. Namun, oleh Ketua MA, Harifin Tumpa, menolak mengeluarkan fatwa karena aturan tersebut masih berbentuk rancangan. "Apabila masih dalam rancangan, MA tidak berwenang mengeluarkan fatwa. Kalau penerapannya mungkin bisa," katanya. (awa/jpnn)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meragukan komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News