Soal Posisi Mendikbud, Begini Respons Petinggi Muhammadiyah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim tidak menampik ada kekecewaan yang dirasakan karena posisi menteri pendidikan dan kebudayaan tidak dipercayakan kepada kalangan Muhammadiyah.

Namun, Fahmi menegaskan bahwa kekecewaan itu bukan dalam urusan pragmatis. "Karena Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis,” kata Fahmi dalam diskusi "Kabinet Bikin Kaget" di Jakarta, Sabtu (26/10).

Menurut dia, urusan keagamaan, pendidikan, sosial dan kesehatan ini sangat berkaitan erat dengan Muhammadiyah. Sebab, kata dia, jalur perjuangan dakwah Muhammadiyah melalui empat hal tersebut.

"Pendidikan dengan perguruan tingginya, kesejahteran melalui rumah sakit, kemudian sosial dengan berbagai macam panti asuhan, keagamaan tentu saja dia sebagai ormas keagamaan," jelasnya.

Fahmi mengatakan sebagai salah satu ormas yang terbesar di Indonesia, bahkan salah satu organisasi Islam modernis terbesar di dunia, Muhammdiyah pasti diajak bicara.

"Tetapi bagaimana formatnya saya tidak tahu,” tegasnya.

Yang jelas, Fahmi menegaskan, Muhammadiyah tidak pernah meminta, dan memberikan target atau patokan apa pun kepada presiden. "Itu dikembalikan lagi kepada wisdom dari setiap presiden di Republik ini," ungkapnya.

Kendati demikian, Fahmi mengatakan pihaknya menghargai apa pun keputusan Jokowi karena presiden memiliki hak prerogatif. Hanya saja, ujar Fahmi, sebagai warga negara yang baik, juga berhak dan berkewajiban mengingatkan kekuasaan yang dipegang itu adalah amanat.