Soetrisno Bachir : Jokowi Peduli UMK

jpnn.com, BOGOR - Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir menegaskan bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf memiliki strategi prioritas pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Karena itu, kalangan UMK perlu mendukung mereka agar terpilih kembali memimpin satu periode berikutnya.

“Jokowi adalah pengusaha yang paham apa itu ekonomi kerakyatan, sedangkan Kiai Ma’ruf adalah tokoh ekonomi syariah. Kolaborasi pasangan ini mengerucut pada penguatan kebijakan ekonomi yang berbasis kerakyatan,” kata Soetrisno Bachir saat berpidato pada Dialog Ekonomi Kerakyatan dan launching Koperasi Galang Visi Nusantara di Auditorium FMIPA IPB, Bogor, Minggu (24/3).

Dia menjelaskan, Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi merumuskan ekonomi kerakyatan melalui suatu program pembangunan yang terintegrasi dari kementerian/badan dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah. “Integrasi ini menciptakan industrialisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi UMK dan meningkatkan daya serap lapangan kerja,” kata Soetrisno.

Baca juga: Jokowi Perlu Diberi Kesempatan Pimpin Indonesia Lagi

Pengusaha asal Pekalongan ini menambahkan, Presiden Jokowi sudah mengingatkan pentingnya industrialisasi dalam memajukan UMK. Sebab hal ini akan menurunkan ketergantungan Indonesia pada produk barang dan jasa impor. Pemerintah saat ini makin memberdayakan UMK, tetapi tetap mendorong perkembangan usaha menengah dan besar (UMB). Keduanya sudah memiliki bidangnya masing-masing sehingga dapat menciptakan sinergi antar badan usaha.

Pemberdayaan UMK melalui sejumlah program yang sudah digulirkan seperti penurunan bunga kredit dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7 persen dari sebelumnya 12 persen, penerbitan sertifikat tanah, pemberian modal untuk mendirikan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan pemberdayaan koperasi.

Baca juga: Soetrisno Ajak Warga Muhammadiyah Pahami Makro Ekonomi Sebelum Pilih Capres

Penurunan suku bunga KUR memperkuat permodalan di kalangan UMK. Sudah bukan rahasia lagi bila kelompok usaha ini sulit mengakses perbankan untuk memperoleh modal usaha. Kalaupun mendapatkannya akan dikenakan suku bunga yang sangat tinggi.