Sori Nih, Prabowo Bukan untuk Cawapres atau Kingmaker

jpnn.com, JAKARTA - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 11 April 2018 telah memberikan mandat kepada Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2019. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai  Gerindra Nizar Zahro, partainya konsisten memperjuangkan Prabowo agar menjadi Presiden RI periode 2019-2024.

Nizar menyatakan, mandat untuk Prabowo dari Rakornas Gerindra bukanlah untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) ataupun sekadar kingmaker. “Pertama, semua kader memutuskan Bapak Prabowo sebagai capres  bukan cawapres, dan mohon maaf  bukan juga kingmaker,” kata Nizar Zahro di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7).  
           
Selain itu, Rakornas Gerindra juga memberi mandat kepada Prabowo untuk mencari partai lain sebagai mitra koalisi untuk mengusungnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebab, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan ambang batas atau presidential threshold pencalonan presiden sekurang-kurangnya 20 persen kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional hasil Pemilu Legislatif 2014.

“Ini betul-betul menyulitkan bagi  partai politik untuk memajukan ketua umum  sebagai capres dan cawapres. Karena ini sudah menjadi keputusan makanya kami mencari siapa partai koalisi untuk bisa memenuhi syarat 20 persen itu,” katanya.
           
Nizar menambahkan, Prabowo dalam beberapa hari terakhir ini menyampaikan ke sejumlah media massa akan memilih cawapres berdasar koalisi bersama Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta ada kemungkinan dengan Partai Demokrat (PD).

Nizar menjelaskan, maksud yang tersirat dari pernyataan Prabowo adalah bisa saja menggandeng Ketua Umum PAN Zulkfli Hasan, kader PKS yang juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua Majelis Syura PKS  Habib Salim Segaf Al Jufri, atau dengan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selain itu, kata Nizar,  ada kemungkinan Prabowo menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Karena itu Nizar mengharapkan ada sikap legawa dari partai politik sesama pengusung Prabowo.

“Yang dibutuhkan kader terbaik bangsa ini adalah dua saja untuk jadi capres dan cawapres. Kalau nanti partai koalisisnya itu ada dua sampai lima sudah barang tentu ada ketua umum partai politik yang harus legawa,” katanya.
 
Dia mengatakan, partainya juga memberikan kebebasan masing-masing ketum partai yang berhak mengajukan  pasangan capres dan cawapres Agustus nanti bisa berkoalisi. “Jadi dinamikanya sangat cair sekali, sangat cepat sekali,” tegasnya. (boy/jpnn)