Sosialisasi 4 Pilar, MPR Gandeng DPRD dan Kada Se Indonesia

JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat mengakui memiliki  kelemahan dalam menyosialisasikan empat pilar berbangsa dan bernegara. Karenanya, MPR menggandeng Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi se-Indonesia untuk turut membantu dalam menyosialisasikan empat pilar yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI itu.

Menurut Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y. Tohari, sosialisasi yang dilakukan selama ini memiliki kelemahan dalam tindaklanjut program.

"MPR bukan lembaga ideal untuk sosialisasi empat pilar. Karena, MPR memiliki beberapa karakter yang sekaligus menunjukkan kelemahan dalam menjalankan program sosialisasi ini," kata Hajriyanto, saat pertemuan antara MPR dengan Gubernur dan Ketua DPRD se-Indonesia  di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (8/11),

Menurutnya, pertemuan ini amat penting, supaya kelemahan MPR dalam melakukan sosialisasi empat pilar dapat diisi oleh Gubernur dan DPRD Provinsi se-Indonesia, bahkan nanti oleh Bupati, Wali Kota serta DPRD Kabupaten/Kota. "Kami tidak bisa berdiam diri, tidak bisa sekedar sampaikan ratapan kesedihan terhadap fenomena makin merosotnya penghayatan dan pemahaman empat pilar. MPR berpendapat daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan sebatang lilin. Sosialisasi yang dilakukan MPR ini ibarat menyalakan sebatang lilin," kata Hajriyanto.

Selain itu kelemahan lainnya adalah, karena di MPR ini pimpinan dan anggotanya datang dan pergi. "Paling lama lima tahun, itu pun kalau bernasib baik tidak di PAW partai politik," katanya. Maka, lanjut dia, jaminan kesinambungan program ini sangat tergantung pimpinan yang datang dan pergi atau come and go tersebut.