SP Pelindo II Minta BUMN Kaji Ulang Pengangkatan RJ Lino

jpnn.com - JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) PT Pelindo II menolak diangkatnya kembali Richard Joost Lino menjadi Direktur Utama Pelindo II.

Pria yang akrab disapa Lino itu dinilai tidak menjalankan tugas sesuai tata kelola perusahaan. Lino juga diduga terlibat dalam sejumlah kebijakan yang merugikan perseroan.

"Kami meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan supaya meninjau kembali pengangkatan RJ Lino. Selama menjabat 2009-2014 kinerja dia penuh kontroversi dan penyelewengan-penyelewengan," seru Ketua Umum Serikat Pekerja Pelindo II, Kirnoto, saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (17/3).

Kirnoto bersama sejumlah anggota SP Pelindo II sengaja menyambangi Kementerian BUMN hari ini untuk menyampaikan surat penolakan pengangkatan dan bukti-bukti penyalahgunaan wewenang RJ Lino kepada Kementerian BUMN.

Di tempat yang sama, mantan Kepala Humas Pelindo II, Hendra Budi juga menuturkan hal senada. Dikatakannya bahwa banyak karyawan yang mengeluh atas kinerja Lino. Karenanya dia berharap bukti-bukti yang ia bawa bisa menjadi pertimbangan bagi Dahlan Iskan.

"Kami sudah berupaya menyampaikan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan Pak Lino, namun direksi berupaya menekan setiap orang yang melapor kepada Kementerian BUMN," kata Budi.

Dalam surat yang disampaikan kepada Kementerian BUMN itu, sederet penyalahgunaan wewenang Lino dipaparkan. Seperti, hasil audit investigasi BPKP Nomor: SR-403/D6/02/2011 tanggal 1 April 2011, tentang investigasi pengadaan 3 Unit Quay Container Crane (QCC).

Lino diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerapkan penunjukkan langsung HDHM sebagai pelaksana pengadaan 3 unit QCC, sehingga diduga menimbulkan kerugian negara sekitar 3,1 juta dolar AS.