SPJ Ngadat, Dewan Sumsel Teriak

Sabtu, 08 Oktober 2011 – 11:29 WIB

Kendala SPJ yang tak cair ini, tambah dia, sangat berat ketika kunker ke luar provinsi. Sebab, mereka harus membayar biaya tiket pesawat Garuda, biaya penginapan, makan dan sebagainya. "Kadang, kita harus berhutang dengan biro perjalanan yang menjual tiket, ada juga yang pinjam uang agar bisa berangkat. ‘Kan nggak enak kalau seperti ini, kalau di dalam provinsi tak masalah," cetusnya.

Lanjutnya, bila ada hambatan terhadap laporan keuangan, seharusnya dibicarakan kepada mereka. "Tapi, kalau selalu berulang terus selama 2 tahun ini, artinya kerja mereka (Setwan, red) nggak benar.”

MF Ridho, Anggota Komisi IV DPRD Sumsel lainnya juga mengeluhkan hal serupa. Menurutnya, masalah SPJ selalu menjadi kendala. Padahal, kegiatan yang mereka lakukan sudah terjadwal dan bukan dadakan. "Bagian keuangan harusnya mengantisipasi setiap schedule yang ada, sehingga membuat pengajuan pengeluaran biaya perjalanan dinas dewan kepada pihak terkait," bebernya.

Dikatakan, alasan yang disampaikan bagian Setwan sangat klasik, dana belum cair. Harusnya, dana SPJ tersebut selalu standby. "Terpaksa pakai dana talangan, tapi kalau kunkernya jauh sehingga dananya besar, jelas kita tidak mampu.”

PALEMBANG - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengeluhkan dana surat perintah jalan (SPJ) yang seharusnya cair sebelum berangkat kunjungan kerja

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next