Sri Mulyani Diminta Jelaskan Pemotongan Anggaran secara Rinci

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR M Nizar Zahro mempertanyakan kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pemotongan sejumlah pos anggaran yang telah dituangkan dalam APBNP 2016. Sebab, perubahan ini juga berdampak bagi daerah.

Ini disampaikan Nizar, menyikapi keputusan Presiden Joko Widodo menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani, memotong APBNP 2016 sebesar Rp 133 triliun, terdiri dari belanja kementerian lembaga sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer daerah Rp 168,8 triliun.

"Harus ada penjelasan secara rinci dari pemerintah akibat pemotongan,  karena kasus ini menjadi sebuah dilema anggaran," kata Nizar saat dikonfirmasi pada Selasa (9/8).

Dikatakan Nizar, APBN Perubahan 2016 yang belum genap dua bulan disetujui dewan, direncanakan oleh pemerintah dengan sangat optimistis. Namun optimisme itu hilang akibat pemotongan.

Di sisi lain, pemotongan tersebut akan mengganggu target program prioritas pemerintah dan kepercayaan pemerintah daerah kepada pusat. Sebab, daerah harus merevisi ulang rencana yang sudah dibuat dengan melakukan efisiensi.

"Tapi ini catatan bagi pemerintah agar merencanakan yang sesuai agar tidak terkesan mengubah makna APBN Perubahan menjadi APBN Pemotongan," pungkas politikus Gerindra itu.(fat/jpnn)