Suap Dwelling Time, Usut Juga Surabaya, Medan, dan Makassar

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan investigasi kasus dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok hendaknya jadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk membenahi seluruh pelabuhan di Indonesia.

"Mestinya, Polri jangan hanya menugaskan Polda Metro Jaya berkutat di Tanjung Priok karena Presiden Jokowi sudah ke sana. Niat baik Jokowi tersebut mestinya diambil alih oleh Kapolri dengan cara memerintahkan seluruh Kapolda menginvestigasi seluruh pelabuhan besar seperti di Kota Surabaya, Makassar, dan Medan," kata Heri Gunawan, saat dihubungi wartawan, Senin (3/8).

Kalau investigasi hanya di Tanjung Priok lantaran Jokowi sudah ke sana lanjutnya, kesannya Polri hanya membantu pencitraan seorang presiden. Bukan untuk penegakkan hukum secara keseluruhan.

"Ini akan mengesankan Polri membantu Presiden Jokowi untuk pencitraan. Tidak ada keseriusan dalam membongkar mafia pelabuhan karena yang disasar hanya pelabuhan Tanjung Priok. Sementara kasus suap pelabuhan pasti terjadi di semua pelabuhan di Indonesia," tegas politikus Partai Gerindra ini.

Kalau di Tanjung Priok saja potensi kerugian negara dari rumitnya proses dwelling time mencapai Rp 3.000 triliun, anak buah Prabowo Subianto ini mempertanyakan berapa besar sesungguhnya potensi kerugian negara dari kesleuruhan pelabuhan besar di Indonesia.

"Saya saat ini bisa bilang nilainya sangat, sangat fantastis," tegas dia.

Karena itu, dia minta Kapolri perintahkan seluruh Kapolda untuk mengusut dugaan suap di seluruh pelabuhan besar di Indonesia. "Pelabuhan Tanjung Priok hanya pintu masuk, lanjutkan ke pelabuhan lainnya di Indonesia," pinta anggota DPR dari daerah pemilhan Jawa Barat IV ini.

Pembenahan pelabuhan menurutnya menjadi penting untuk meningkatkan sektor perdagangan.