JPNN.com 
Suara Tembakan KKSB Tak Menyurutkan Langkah Kami Meninjau Freeport
Catatan Perjalanan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ke Freeport
jpnn.com - KABUT pekat masih menyelimuti kawasan Tembagapura, Rabu 4 Maret 2020, pukul 06.00 pagi itu. Rangkaian kendaraan Iveco lapis baja yang membawa rombongan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI membelah dinginnya pagi.
Aparat keamanan melakukan pengawalan ketat karena sehari sebelumnya di kawasan yang akan dilalui rombongan telah terjadi penyerangan dan kontak senjata oleh Kelompok Kriminal Sparatis bersenjata (KKSB) di Distrik Tembaga Pura. Sehingga Komandan Kodim 1710/Mimika, Letkol Inf Pio L Nainggolan mengintruksikan kepada personel TNI di pos-pos pengaman untuk Siaga-1.
Saya sendiri tidak terlalu khawatir karena Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri yang saya kontak sehari sebelumnya telah memerintahkan jajaran satgasnya untuk all out melakukan pengamanan terhadap kunjungan Pimpinan MPR, DPR dan DPD RI selama di Papua.
Sehingga setelah berkoordinasi langsung dengan Kapolda dan Kabinda Papua serta Danramil dan Pangkogabwihan-3 yang telah mempertebal pengamanan dan memantau pergerakan kelompok KKSB pimpinan Joni Botak di wilayah Tembagapura, diputuskan untuk terus melanjutkan kegiatan kunjungan ke areal pertambangan untuk melihat langsung aktifitas usaha PT Freeport.
Jadi, walau awalnya pihak keamanan merekomendasikan agar kami menunda perjalanan, tetapi saya dan teman-teman pimpinan MPR sepakat untuk tetap meneruskan rencana perjalanan tersebut menuju kawasan pertambangan Freeport.
Kita tidak boleh kalah dan kehilangan nyali meski ada ancaman dari Kelompok Kriminal Sparatis Bersenjata (KKSB). Kami ingin sekaligus menunjukkan bahwa MPR RI siap menyatukan kegelisahan sejumlah anak bangsa di Papua.
Dengan pendekatan melalui prinsip keadilan, kesejahteraan dan kebudayaan, Kami semua sedang berusaha untuk merangkul mereka. Karena mereka juga anak-anak kita. Anak-anak Papua yang harus dirangkul untuk secara bersama-sama membangun Papua, membangun Indonesia.
Kami juga telah meminta pemerintah untuk memikirkan penempatan para mahasiswa putera Papua yang kini tengah menimba ilmu di luar negeri di perusahaan-perusahaan milik BUMN dan pemerintahan.
