Subsidi Listrik Langsung ke Rakyat

Minggu, 13 Juni 2010 – 07:23 WIB

Namun di bisnis energi, harga justru akan semakin naik ketika tidak ada monopoli PLN. Sebab, PLN "swasta" tak bakal mau mematok harga di bawah ongkos produksi. Berbeda dengan PLN yang menarik Rp 650 per kwh kepada konsumen padahal BPP seharusnya Rp 1200 per kwh. Artinya, PLN selalu ""tekor" Rp 550 per kwh yang dijual. Dahlan memperkirakan harga listrik akan naik 30 persen apabila bisnis ini benar-benar diserahkan kepada mekanisme pasar. "Di Filipina harga listrik sangat mahal karena diserahkan sepenuhnya pada swasta," katanya.

Pernyataan Dahlan diamini Fabby Tumiwa, pengamat kelistrikan yang ikut hadir dalam acara tersebut. Menurut dia, upaya swastanisasi pengelolaan listrik pernah dilakukan negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris. Bahkan Inggris berani melakukan unbundling dalam pengelolaan tenaga setrum itu. Yakni memisahkan pengelolaan transmisi, distribusi, dan pembangkitan listrik. Itu terbagi-bagi dalam sejumlah perusahaan berbeda.

Namun, lanjut Fabby, lambat laun terjadi persoalan hingga membuat perusahaan-perusahaan itu merger satu sama lain. Bahkan sejumlah perusahaan yang dianggap paling besar pun harus rela merger. Itu, kata Fabby, karena karakter bisnis listrik sangat berbeda. Perusahaan listrik tak bisa menciptakan listrik. "Dia hanya me-generate untuk menghasilkan listrik dengan bahan bakar primer. Karena itu, pasokan dan harganya sangat ditentukan harga bahan bakar," katanya.

Bisnis listrik, kata Fabby, tak bisa dibandingkan dengan bisnis telekomunikasi. Dia menganalogikan apabila ada seorang investor punya duit USD 50 juta. Dia bisa mendirikan perusahaan listrik dan coverage area yang lumayan. Dalam kisaran waktu tak lama, investor sudah bisa meraup keuntungan. Dengan jumlah sama tak berlaku di bisnis listrik. Uang sejumlah itu, hanya mampu menghidupi listrik satu kampung kecil. "By nature, bisnis ini memang banyak barriers," ujarnya.