Sudah Marak Keterlibatan PNS di Pilkada

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan, pihaknya hingga saat ini telah menerima banyak masukan terkait dugaan pelanggaran dan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Sudah lumayan banyak. Di beberapa daerah ada panwas kabupaten (menemukan indikasi,red) terkait pelibatan sekretaris daerah dan aparat PNS,” ujar Nasrullah, Kamis (13/8).

Menurut Nasrullah, oknum Sekda dan PNS diduga melakukan pelanggaran karena terlibat dalam deklarasi pasangan bakal calon kepala daerah. Antara lain terjadi di satu daerah di Sumatera Utara.

“Modusnya mereka terlibat di deklarasi dan datang ikut mendaftarkan. Itu absennya menggunakan program pemerintah. Misalnya kepala SKPD, sebagai cara absen ke kepala daerah dibuatkan baliho, ada fotonya. Ini banyak ditemukan di koran-koran daerah,” ujarnya.

Temuan menurut Nasrullah juga meningkat menjelang peringatan ulangtahun kemerdekaan Indonesia ke-70. Terutama dari pasangan bakal calon yang berasal dari incumbent. Banyak beriklan di koran-koran mengucapkan selamat.

“Menjelang 17 Agustus itu banyak. (Ucapan selamat, red) memang tidak memakai foto petahana, namun pesannya kan juga sampai ke masyarakat (kalau petahana ikut maju kembali dalam pelaksanaan pilkada,red),” ujarnya.

Temuan lain, Bawaslu kata Nasrullah, juga menemukan indikasi pemanfaatan dana bantuan sosial oleh petahana di sejumlah daerah. Namun diakui modus yang digunakan cukup rapi, sehingga Bawaslu cukup kerepotan untuk mengungkapnya.

“Untuk Bansos susah diendus oleh Bawaslu. Kami tidak punya keilmuan, tidak punya ilmu, penyadap, tidak bisa bongkar dokumen orang, tidak bisa ketahui bendahara di SKPD maupun kuasa pengguna anggaran. Karena itu kami minta bantuan lembaga terkait,” ujarnya.(gir/jpnn)