Sudah Masuk 20 Laporan Mafia Anggaran

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu menjelaskan, jumlah 20 pengaduan itu berasal dari beberapa daerah di Indonesia. "Kerugian sementara belum kami kalkulasikan. Tapi, diperkirakan mencapai miliaran rupiah," ujarnya lagi.

Menurutnya, pengaduan tersebut merupakan dampak dari transaksi dugaan mafia anggaran. "Dampaknya bisa juga mengarah ke penipuan," tegas La Ode Ida.

Sebelumnya, Pos P2 MA mendesak Presiden RI segera menindak anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang terindikasi terlibat dalam praktek mafia anggaran. Tak hanya itu, Pos P2 MA juga mendesak semua pimpinan partai politik segera menindak anggotanya di Badan Anggaran (Banggar) DPR yang terindikasi melakukan praktek mafia anggaran.