Suhendra Desak Pembentukan Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

“Sebab itu, Presiden Joko Widodo perlu membentuk Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah agar polemik tak terjadi lagi. Kalau gaduh terus, kapan mau membangun? Selain menghemat keuangan negara, juga tidak pada tempatnya sesama institusi negara berseberangan pendapat yang seharusnya menjadi contoh,” kata Suhendra.

Tidak kalah penting, menurut Suhendra, pembentukan badan ini juga akan memperkecil jurang disintegrasi karena banyaknya program pemerintah pusat yang tidak tersosialisasi dengan baik sampai ke bawah, dan memperkuat wibawa institusi negara.

“Problem bangsa ini adalah birokrasi dan koordinasi. Jadi, hal Ini sudah mendesak," tegas Ketua Umum Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara ini.

Pembentukan badan sinkronisasi itu, lanjut Suhendra, merupakan tindak lanjut dari kebijakan moratorium peraturan daerah (perda).

"Saat ini hal yang terjadi malah lebih mendasar, bukan hanya kebijakan pusat dan daerah, namun daerah dengan daerah juga mengalami hal yang sama,” paparnya sambil mencontohkan adanya kesamaan Perda antara kepala daerah yang lama dengan yang baru.

"Karena tidak memiliki database yang baik," tandas Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) ini.(fri/jpnn)