Suhendra: Kabinet Jokowi Alami Deklinasi

Ia mensinyalir, menurunnya kinerja kabinet sudah disadari Jokowi. 'Deklinasi tak perlu terjadi jika Presiden memiliki ‘intelijen’ yang terintegrasi, aktif dan memahami anatomi masalah yang dihadapi kabinet. Fungsi ‘intelijen’ bukan kuratif, melainkan preventif. Mengamankan kebijakan Presiden itu mutlak dan wajib hukumnya, tanpa reserve,” paparnya.

Menurut Suhendra, hal tersebut diperparah dengan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan konflik internal KPK antara Direktur Penyidikan Aris Budiman dan penyidik senior Novel Baswedan.

“Kalau sesama lembaga negara saling menggugat, atau terjadi konflik internal maka habislah energi bangsa ini. Kapan mau bekerja?" tanyanya.

Suhendra juga menyoroti kosongnya kursi Wakil Jaksa Agung selama dua tahun pasca-mundurnya Andi Nirwanto, yang tentu saja menghambat laju Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi “berlomba” dengan KPK dan Polri.

“Makin sempurnalah deklinasi Kabinet Kerja,” urai mantan Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam ini.

Sorotan berikutnya soal Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengelola Migas Rakyat Aceh (BPMRA) yang tak kunjung ditindaklanjuti Kementerian Keuangan sehingga untuk berkantor saja, Kepala BPMRA Marzuki Darhan menumpang di ruangan 4x4 meter yang dipinjamkan SKK Migas, dan hal ini tentu saja melukai hati rakyat Aceh serta menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Pun hambatan investasi yang dialami Penanam Modal Asing (PMA) seperti dari Tiongkok dan Rusia yang terjadi akibat tidak sinkronnya aturan pemerintah pusat dan daerah.

Namun semua persoalan itu, menurut Suhendra dapat diatasi karena Jokowi memiliki kemampuan di luar nalar yang luar biasa, dan itu menjadi peringatan bagi lawan-lawan politiknya untuk tidak coba-coba menjatuhkannya. “Pak Jokowi adalah hadiah Tuhan bagi bangsa ini," tandasnya.(adv/jpnn)