Sukamta PKS: Pemerintah Jujur Saja Kepada Publik

Selanjutnya, menurut Sukamta, persoalan mendasar ada pada sistem koordinasi. Sejauh ini tidak terlihat jelas garis komando antara presiden, kementerian, gugus tugas, dan pemerintah daerah.

"Misalnya saat Presiden berstatemen menagih lagi jajarannya target uji spesimen 10 ribu per hari yang sudah dia pesan beberapa bulan yang lalu. Pesan ini tidak jelas ditujukan kepada siapa, apakah Menteri Kesehatan atau Gugus Tugas atau menagih dirinya sendiri sebagai komando tertinggi. Ini semakin menunjukkan selama ini tidak ada koordinasi yang baik di pemerintah pusat," ujar dia.

Ketiga, ujar dia, soal target uji spesimen menunjukkan bahwa selama ini tes COVID-19 masih jauh dari optimal. Sebab, hanya dua kali uji spesimen dilakukan lebih dari 10 ribu.

Sementara itu, angka-angka yang diumumkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tidak memberikan gambaran nyata penyebaran virus.

Menurut Sukamta, banyak ahli epidemiologi yang mengkritik soal ini. Dengan begitu, data COVID-19 yang tersaji tidak bisa menjadi rujukan dalam membuat kebijakan new normal.

Selanjutnya, ujar dia, masih ada kesenjangan sarana prasaran kesehatan di setiap daerah dan juga SDM tenaga kesehatan.

Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia tahun 2018 hanya 1 dibanding 1000 penduduk. Sebagai perbandingan, di Korea Selatan rasio 11 dibanding 1000 penduduk.

Sementara itu, Presiden meminta Puskemas untuk lebih dilibatkan dalam penanganan Covid-19 namun baru 33 persen yang kondisinya memadai.