Sukses Pimpin Parlemen, Begini Cerita Bamsoet

Berbagai terobosan dilakukan guna mempermudah laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). DPR melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar anggota parlemen bisa melaporkan LHKPN. Sedangkan dalam pelaporan pajak, DPR juga sudah buat MoU dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Masyarakat juga diberikan kemudahan dalam menyampaikan aspirasi melalui sistem online. "Yang terbaru, sekarang sudah ada aplikasi DPR dalam genggaman rakyat yakni DPR Now," katanya.

Dengan mengunduh dan membuka di telepon seluler, masyarakat bisa mengakses dan mengikuti seluruh kegiatan DPR. Begitupun bagi yang ingin menyampaikan aspirasi dan pengaduan, tidak perlu jauh-jauh datang ke gedung DPR.

"Ini wujud kreativitas DPR menghadapi Revolusi Industri 4.0. Semua terkoneksi secara online dan serba digital," katanya.

Upaya lainnya adalah menuntaskan rancangan undang-undang (RUU) yang dianggap prioritas. Salah satunya RUU Antiterorisme menjadi UU Antiterorisme pekan lalu.

"Program legislasi saya tingkatkan. RUU yang mengalami kemacetan kami urai dan carikan solusi, hasilnya RUU Terorisme yang sudah dua tahun tak kunjung selesai dengan kerja keras bisa diselesaikan dan disahkan menjadi UU," paparnya.

Bamsoet yakin bisa menuntaskan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bisa dirampungkan sebelum masa bakti parlemen pada periode ini tuntas. "Tidak lama lagi kita (Indonesia) juga akan mempunyai KUHP yang baru sebagai pengganti KUHP peninggalan Belanda," katanya. (boy/jpnn)