Sultan DPD RI Merespons Soal Presidential Threhold, Menohok

jpnn.com, JAKARTA - Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold masih menjadi perdebatan elite dan diskursus publik yang menarik.

Hal ini terbukti dengan banyaknya pihak yang mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 222 UU Pemilu 17 Tahun 2017.

Pelaku yang mengajukan melakukan JR bukan hanya berasal dari civil society dan akademisi atau ahli hukum, tetapi juga dari kader partai politik.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menjadi salah satu Senator yang paling lantang menyuarakan pentingnya merevisi UU Pemilu yang cenderung eksklusif dan tidak demokratis itu.

“Hegemoni politik yang tidak relevan dengan semangat demokrasi ini harus kita akhiri. Bahwa benar konstitusi mensyaratkan partai politik sebagai kendaraan politik pengajuan capres, tetapi parpol tidak bisa mengeklaim menjadi pihak yang paling baik dan paling berjasa dalam membangun demokrasi,” tegas Sultan yang juga mantan wakil Gubernur Bengkulu itu pada Jumat (17/12).

Menurut Sultan, presidential threshold (PT) 20 persen merupakan wujud diskriminasi politik terhadap partai politik tertentu.

Ketentuan itu juga menolak realitas demografi Indonesia yang sangat besar ini. Tidak adil jika publik yang berjumlah 270 juta jiwa ini hanya disuguhi dengan dua pilihan capres yang  merupakan hasil skenario politik elite dan media.

“Partai politik seharusnya menjadi pihak yang paling dirugikan dengan ketentuan ini. Sebab setiap partai tentu memiliki visi dan platform politik yang berbeda. Namun karena partai cenderung pragmatis dan tidak ideologis, maka hal ini menjadi lumrah,” kata Sultan.