Sultan Minta Polemik Vaksin Nusantara Diselesaikan Secara Keilmuan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin merespons dukungan 46 orang tokoh dari berbagai latar belakang kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait polemik vaksin Nusantara.

Pasalnya, BPOM tidak memberikan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) fase kedua terhadap vaksin Nusantara, tetapi uji klinis itu tetap dilanjutkan oleh tim peneliti vaksin yang diinisiasi dr Terawan itu.

"Permasalahan utama atas polemik antara vaksin Nusantara dan BPOM adalah perbedaan sudut pandang secara ilmiah. Jadi dukungan dari pihak luar kepada BPOM juga tidak ada urgensinya," kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/4).

Sultan justru melihat dukungan kepada BPOM itu lebih kepada nuansa politis dalam membangun opini di ruang publik. Padahal, yang dibutuhkan saat ini seharusnya dukungan para scientist.

"Agar kemudian ada diskusi argumentatif yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan," ujar Sultan.

Senator muda asal Bengkulu itu juga beberapa kali menyatakan dukungan secara resmi terhadap vaksin Nusantara. Bahkan, dia meminta pemerintah memberikan fasilitas riset secara maksimal untuk mengkaji lebih jauh dan secara presisi dalam pengembangannya.

Di sisi lain, Sultan memandang polemik yang terjadi menunjukkan tentang lemahnya bangsa Indonesia terhadap pemahaman dan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan, pengembangan, serta metode ilmiah yang dipelopori oleh anak bangsa.

Dia mengingatkan walaupun sebuah kebijakan adalah produk politik, tetapi pandemi Covid-19 harus tetap dilawan dengan kekuatan ilmu pengetahuan.