Sumut Disarankan Cari Pinjaman Sendiri

jpnn.com - JAKARTA - Urusan pemberian saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ke pemda, yang dipatok maksimal 30 persen, merupakan salah satu titik rawan. Jika tidak hati-hati dan gegabah menggandeng pihak swasta, ke depan nantinya bukan masyarakat Sumut yang ikut menikmati keberadaan Inalum, melainkan pihak swasta itu.

Bukan hanya kalangan DPR yang mengingatkan hal itu. Untuk kesekian kalinya, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mewanti-wanti Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba, untuk tidak menggandeng swasta.

Bahkan, Marwan tidak tertarik untuk bicara jatah 30 persen saham dimaksud. Mau berapa persen angkanya, kata dia, kalau diambil sendiri oleh pemda, maka hasilnya pasti akan bisa dinikmati rakyat Sumut. Misal mendapat jatah besar tapi pemda menggandeng swasta dengan porsi yang lebih besar, maka percuma saja.

Dia menyoroti langkah Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota, yang awal-awalnya terlihat ngotot minta jatah saham 58,87 persen, tapi tidak siap dana. "Minta tapi tak ada uang. Bisanya langsung menggandeng swasta. Kalau seperti itu, itu nasibnya mirip NTB nantinya (PT Newmont Nusa Tenggara, red), swasta yang mendapat lebih banyak karena punya dana besar dibanding pemdanya," terang Marwan kepada JPNN di Jakarta, kemarin (25/10).

Padahal, lanjut mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu, Pemprov Sumut dan 10 pemkab/pemko, bisa langsung bekerjasama dengan pemerintah pusat.

"Korsorsium BUMD bisa langsung ke pusat, minta tolong carikan pinjaman," lanjut dia.

Saat rapat dengan Komisi VI DPR 17 Oktober 2013, sejumlah anggota dewan juga sudah menyorot mengenai rencana pemda menggandeng swasta. Setelah mendengar paparan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, saat itu anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Daniel Tobing langsung menyatakan ketidaksetujuannya pemda menggandeng PT Toba Sejahtera.

"Dari materi yang ada, Pemprov Sumut dan sepuluh pemerintah kabupaten/kota di Sumut lainnya, kurang lebih menyiapkan dana Rp 400 miliar," kata Tobing saat itu.