Survei Indopol: Duet Ganjar-Mahfud Paling Pas Untuk Reformasi Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Indopol merilis survei terbaru tentang kondisi hukum pasca Keputusan MK Nomor 90 yang mengatur batas usia capres-cawapres.

Hasilnya, kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami penurunan 7,2 persen sejak Juni 2023 (60,48 persen menjadi 53,3 persen).

“Begitu pula dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami tren menurun sejak Juni 2023 sebesar 6,29 persen (dari 74,11 persen menjadi 67,82 persen),” ujar Ratno Sulistyanto selalu Direktur Eksekutif Indopol Survei di Jakarta, Senin (27/11).

Sementara evaluasi kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin pada November 2023 ini kepuasan rendah berada pada bidang pembukaan lapangan kerja (49,76 persen) serta penanganan pengangguran dan kemiskinan (49,44 persen).

“Pasca-keputusan MK Nomor 90 dan sidang etik oleh MKMK terkait dugaan pelanggaran etik ketua MK soal putusan syarat pendaftaran capres-cawapres memperparah kondisi buruknya penegakan dan penyelenggara hukum di Indonesia,” beber dia.

Hal ini ditunjukkan dalam survei ini ada 62,1 persen publik yang mengetahui tentang keputusan MK terkait perubahan syarat capres-cawapres 2024 tersebut, menyatakan tidak setuju sebesar 51,45 persen dan yang menyatakan setuju hanya sebesar 19,92 persen.

“Alasan publik tidak setuju karena kepututusan MK tersebut penuh dengan unsur politis karena memberikan karpet merah anak presiden,” kata dia.

Selain itu, keputusan MK tersebut menciderai rasa keadilan hukum di Indonesia, dan karena keputusan MK tersebut tidak etis dalam penyelenggaraan negara karena penuh dengan praktik nepotisme (Anwar Usman, mantan Ketua MK adalah paman Gibran dan adik ipar Presiden Joko Widodo).