Survei : Kinerja Menteri Non Parpol tak Memuaskan

jpnn.com - JAKARTA -- Kinerja anggota kabinet berlatar belakang partai politik dianggap lebih baik dari menteri non parpol. Awalnya, publik sempat menyangsikan kinerja Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berlatar belakang politik. Namun saat ini yang terjadi malah sebaliknya.

Setidaknya demikian menurut hasil survei yang dilakukan Polcomm Institute beberapa waktu lalu."Saat kami mengajukan pertanyaan apakah ada atau tidak perbedaan kinerja menteri berlatar belakang parpol dan non parpol, publik tidak mempersoalkan masalah latar belakang itu," kata peneliti Polcomm Institute Afdal Makkuraga Putra, Senin (21/12) saat dihubungi wartawan.

Dia menegaskan, latar belakang tak penting bagi publik. "Yang penting menteri bekerja," tegas dosen Universitas Mercu Buana ini.

Seperti diketahui, Polcomm Institute  yang merilis hasil survei, Minggu (20/12), menyatakan latar belakang anggota Kabinet Kerja tidak banyak memengaruhi tingkat  keberhasilan. Kepuasan publik terkait kinerja menteri Jokowi-JK selama setahun ini justru diraih menteri yang berasal dari parpol.

Saat ditanyakan perbedaan kinerja menteri berdasarkan latar belakang parpol atau non parpol, sebanyak 49,8 persen responden menyatakan tidak ada perbedaan. Sedangkan 50,2 persen responden menyatakan ada perbedaan. 

Terkait tingkat kepuasan kinerja menteri, 22,6 persen responden memilih Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Marwan Jafar yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Di posisi kedua, ada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang dipilih 16,0 persen responden.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dipilih 8,6 responden sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Responden dalam survei ini  1.200 tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan 20-26 November 2015. Metode penelitian menggunakan multistage random sampling, margin of error 3,1 persen.

Menurut Afdal, selama ini publik memberi penilaian terhadap program kementerian yang dirasakan langsung atau bermanfaat bagi pembangunan. "Di sini yang menonjol hasilnya adalah Menteri Desa dan PDT, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, dan Menteri Agama," paparnya.