Selain itu, DPD juga sedang mengkaji kemungkinan pengajuan judicial review terhadap 84 UU lain yang dianggap merugikan daerah. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Wayan Sudirta mengatakan, secara kelembagaan DPD tidak ikut bertanggung